Ada yang Seram dari Covid RI Butuh Rp 3700 T Mengatasinya

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dan negara lain di dunia sudah dua tahun berperang lawan virus corona Covid-19. Namun ternyata ada ancaman nyata yang lebih mengerikan dari itu. Yakni, perubahan iklim (climate change).

Butuh dana ribuan triliun rupiah untuk mengatasi. Indonesia sendiri diperkirakan membutuhkan dana tak kurang dari Rp 3.700 triliun untuk mengatasi perubahan iklim dan efek buruknya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan untuk menurunkan karbon dioksida (CO2) dibutuhkan dana sebesar US$479 miliar. Karbon dioksida dihasilkan dari proses pembakaran mulai dari penggunaan energi fosil hingga kebakaran hutan.

"Bagaimana kita bisa mendesain policy sehingga kerja sama bisa menerjemahkan sehingga financing gap bisa dipenuhi DNA komitmen climate change bisa dicapai. Kalau kita mau menurunkan CO2 40% maka kebutuhan US$ 479 billion. Jadi ini tantangan bagaimana policy kita bisa menghasilkan platform kerja sama yang kredibel," kata Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Dia juga menegaskan untuk tidak menganggap remeh isu perubahan iklim ini. Menurutnya masalah tersebut nyata dan sejumlah negara di dunia sudah merasakan dampaknya.

Sri Mulyani mengatakan sebelum 2045 akan menghadapi 2030 climate change yang menghasilkan Paris Agreement. Di mana semua negara melakukan komitmen melakukan pengurangan Co2 sebab Bumi sudah mulai hangat.

"Banjir yang tidak pernah terjadi, terjadi. Di Jerman sampai terjadi banyak sekali korban. Kebakaran hutan, kekeringan, ada juga turunnya es atau salju di berbagai daerah yang belum menghadapi ini jadi climate change is real karena dunia sudah menghangat di atas 1%. Kita menghindari untuk menghangat," ungkapnya.

Semua negara punya tanggung jawab yang sama mengatasi perubahan iklim ini. Namun sebagai negara berkembang, Indonesia harus tetap mendorong perekonomian agar mengubah nasib kemiskinan yang masih tinggi.

"Kita memperjuangkan hak negara emerging untuk memperbaiki kemakmuran tanpa terbebani tidak adil. Take and give jadi penting. Komitmen climate change tanpa pendanaan tidak akan bisa dijalankan. Kita akan terus mengakselerasi untuk climate change maupun dalam forum global yang lain," jelasnya.

Sementara itu, pemerintah China akan merilis rencana baru untuk mengurangi emisi karbon. Utusan China akan melakukan peluncuran ini jelang acara global United Nations (UN) Climate Change Conference (COP26) di Glasgow, Skotlandia bulan November 2021.

Mengutip AFP, Selasa (10/8/2021), dokumen itu berisi kebijakan relevan dengan rencana implementasi terperinci. "Dalam waktu dekat makalah kebijakan yang relevan akan ada di luar sana, akan ada rencana implementasi terperinci," kata Xie Zhenhua dalam webinar online yang diselenggarakan oleh Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong.

"Kemudian kita akan berbicara tentang dukungan itu untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB di Glasgow," ujarnya.

Sebagai informasi, acara CPO2 adalah langkah penting membuat negara di dunia menyetujui jenis pengurangan emisi karbon agar mencegah perubahan iklim. Dalam Perjanjian Paris, negara-negara menyerahkan target iklim 2030 yang diperbarui sebelum pertemuan CPO2.

Namun sebagian negara belum melakukan, termasuk China dan India yang dikenal sebagai penghasil emisi global utama.

PBB mendorong komitmen untuk menghasilkan nol emisi karbon tahun 2050. Sementara China memiliki tujuan untuk netraltas karbon tahun 2060 mendatang.

China diketahui sempat menolak berkomitmen dalam Perjanjian Paris. Sebab China menyebutkan negara industri termasuk wilayah barat dapat menjadi kaya sebelum kontrol pengurangan karbon disahkan.

[Gambas:Video CNBC]

(roy/roy)

Share this post