Airlangga Pengedalian Covid-19 Kunci Pertumbuhan Ekonomi RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, pertumbuhan ekonomi nasional masih sangat bergantung pada efektivitas penanganan Covid-19. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan sangat bergantung pada seberapa cepat penyebaran kasus bisa ditekan.

Berdasarkan data historis, pada kuartal pertama tahun ini, jumlah kasus aktif Covid-19 tercatat di kisaran lebih dari 170 ribu kasus dan berdampak pada angka pertumbuhan ekonomi yang berada di kisaran -0,74%.

Ketika Pemerintah sudah mulai dapat menekan angka kasus aktif di kisaran 100 ribu, hasil nyata terlihat di kuartal kedua tahun ini melalui angka pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 7,07%.

"Pertumbuhan Ekonomi sangat tergantung pada pengendalian pandemi, respon kebijakan ekonomi yang tepat, penciptaan lapangan kerja, dan kesiapan melakukan Transformasi Digital untuk masa depan kita bersama," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (17/8/2021).

Oleh karenanya itu ia menilai perlu dilakukan pengendalian kasus aktif agar bisa turun ke level 100 ribu paling lama di akhir September untuk mencapai pertumbuhan positif di kuartal empat. Sementara pertumbuhan ekonomi di kuartal III diantisipasi agar tidak negatif.

Ini juga dilakukan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yang berada pada kisaran 3-4%.

"Pemerintah masih optimistis kinerja ekonomi di tahun 2021 dan tahun 2022 masih akan positif, sejalan dengan pemulihan ekonomi global dan bauran strategi yang diterapkan oleh Pemerintah," kata dia.

Namun ia mengakui tidak dapat dipungkiri, bahwa peningkatan kasus positif Covid-19 pada kuartal III yang berdampak pada pemberlakuan PPKM telah mempengaruhi laju pemulihan ekonomi. Tapi, Pemerintah terus menjaga fleksibilitas APBN untuk merespon dinamika pandemi Covid-19.

"Pengeluaran pemerintah akan tetap menjadi pendorong utama perekonomian melalui penguatan berbagai program Perlindungan Masyarakat untuk mendorong daya beli masyarakat, dan penguatan program Ketahanan Kesehatan untuk menangani Covid-19," jelasnya.

Untuk tahun depan, pemerintah juga melakukan reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menyerap peningkatan tenaga kerja, karena jumlah pengangguran yang meningkat saat pandemi. Reformasi struktural diperlukan agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap di jangka menengah panjang.

UU Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020) diyakini sebagai reformasi regulasi yang dapat memberikan kemudahan berusaha untuk meningkatkan investasi dan produktivitas.

RAPBN 2022 mengusung tema "Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" dan akan fokus pada Dukungan Kesehatan dan penguatan Perlindungan Masyarakat, dengan tetap fleksibel serta antisipatif menghadapi ketidakpastian.

"RAPBN 2022 melanjutkan konsolidasi fiskal dengan antisipatif terhadap ketidakpastian. Pemerintah juga akan terus mengakselerasi program vaksinasi agar dapat mengendalikan pandemi dan ini merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional," tegasnya.

[Gambas:Video CNBC]

(hps/hps)

Share this post